Oleh. Muhammad Nida’ Fadlan[*]

Kehadiran sebuah negara menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.[1]

Dalam konsepsi Islam, menurut kebanyakan ahli politik Islam modern, tidak ditemukan rumusan yang pasti tentang konsep negara. Dua sumber Islam, al-Qur’an dan al-Sunnah, tidak secara tersurat mendefinisikan model negara dalam Islam. Meskipun demikian, Islam mengajarkan banyak nilai dan etika bagaimana seharusnya negara itu dibangun dan dibesarkan.

Indonesia adalah negara yang secara konstitusional bukan negara Islam atau negara agama, tetapi tidak dapat disangkal bahwa sejak berdirinya hingga saat ini, agama khususnya Islam memiliki andil dan peran penting dalam membentuk karakter Indonesia sebagai negara bangsa.

Konsep demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kemajemukan bangsa menjadi persoalan mendasar atas sebuah tinjauan kritis terhadap persoalan pemisahan atau penyatuan antara agama dan negara yang dapat menimbulkan sebuah efek terhadap ruang gerak pemerintah agar tidak terlalu concern terhadap salah satu agama atau kepercayaan tertentu melainkan menaungi satu sama lain.

Adanya kedaulatan rakyat dan kesempatan melakukan partisipasi umum secara efektif dalam kehidupan bernegara merupakan wujud sebenarnya dari sebuah kebebasan dan kemerdekaan sebagaimana cita-cita kemasyarakatan dan kenegaraan dalam mukaddimah UUD 1945.[2]

Demokrasi yang diharapkan dapat menaungi seluruh elemen masyarakat, justru menimbulkan beberapa problematika kebangsaan sehingga tidak jarang terjadi tindakan represif oknum sosial terhadap elemen sosial lainnya dan pelanggaran hak asasi yang semestinya diberikan menjadi halangan untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yang ideal.

Demokrasi Indonesia: Sebuah Jalan Kehidupan

Sejak lengsernya Orde Baru pada tahun 1998, demokrasi menjadi perbincangan hangat bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dari kalangan cendekiawan, akademisi, hingga pedagang asongan menggunakan kata demokrasi sesuai dengan tujuannya masing-masing.

Ketidakmengertian akan makna demokrasi sebagai tatanan ketertiban, taat aturan, dan hukum, masih banyak dipahami oleh sebagian masyarakat dengan kebebasan untuk bertindak anarkis dan represif. Dengan kata lain, demokrasi masih dimaknai dengan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan demokrasi. Bersandar pada keawaman sebagian masyarakat akan demokrasi ini, pemahaman demokrasi menjadi penting.

Dalam menyikapi demokrasi, Nurcholish Madjid tidak lepas dari pendapatnya yang menyebutkan bahwa demokrasi sebagai “cara”, dan bukan sebagai “tujuan”. Nurcholish Madjid memandang bahwa pilihan terhadap demokrasi adalah pilihan ideologi politik, namun memilih demokrasi sebagai ideologi tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan prinsipil, bahwa nilai-nilai demokrasi dianggap paling dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan main.[3]

Dalam perkembangannya, proses pemulihan demokrasi tersebut telah berlanjut dengan dilakukannya berbagai perubahan yang signifikan dalam bidang politik, beberapa diantaranya tidak terbayangkan sebelumnya. Bukan saja kita menyaksikan munculnya empat Presiden selama periode reformasi, tetapi juga maraknya kehidupan pers yang bebas; pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah secara langsung; tumbuh dan berkembangnya masyarakat sipil; penguatan kemandirian daerah; dan, keamanan nasional yang cenderung stabil.[4]

Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat)[5], memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara melalui lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia.

Demokrasi merupakan wacana kebebasan, namun tidak mengartikan kebebasan yang absolut. Terdapat posisi hukum yang dibuat, disetujui, dan ditaati oleh semua bangsa sebagai kontrol atas kebebasan tersebut.

Hukum memberikan roh kepada demokrasi karena dengan hukum setiap hak seseorang akan berhenti pada saat berhadapan orang lain untuk tidak bertindak sewenang-wenang atas penggunaan hak tersebut. Demokrasi juga memberikan kewajiban yang menjadi prasyarat suatu tatanan sosial dan hukum menjadi norma dasar sebuah demokrasi.

Sosiologi dan Masyarakat Multikultural

Menurut M. Saleh Sjafei, masyarakat merupakan suatu struktur, bangunan, yang berada di atas jalinan hubungan nilai-nilai dan norma-norma yang dirajut secara bersama-sama oleh individu (aktor sosial) anggota masyarakat yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan secara langsung maupun secara diam-diam.[6]

Harus disadari bahwa keadaan Indonesia secara geologis terdapat ribuan pulau dan daerah yang mengakibatkan Indonesia sebagai negara multikultural. Toleransi dan kehati-hatian dalam mengatur dan memelihara keragaman ini merupakan syarat mutlak menjadi warga Indonesia terlebih bagi siapapun yang diamanatkan untuk memimpin Indonesia.

Keragaman latar belakang tersebut membutuhkan pengakuan dan penghargaan secara berbeda-beda antara satu orang, kelompok, ras, gender, aliran kepercayaan, dan yang lainnya. Penghargaan berbeda tidak diartikan sebagai membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya, melainkan menyikapi dan menyesuaikan diri atas beberapa komunitas tersebut.

Karakter masyarakat multikultural adalah toleran. Mereka hidup dalam semangat peaceful co-existence, hidup berdampingan secara damai. Setiap entitas sosial dan budaya masih membawa jati dirinya, tidak terlebur kemudian hilang, namun juga tidak dperlihatkan sebagai kebanggaan melebihi penghargaan terhadap entitas lain.[7]

Peran serta pemerintah dan warganya untuk sebisa mungkin menekan kemunculan sifat chauvinisme dan primordialis sangat diperlukan. Agussalim Sitompul mengutip pernyataan Nurcholish Madjid, menolak jika keindonesiaan semata-mata bertitik-tolak dari ikatan primordial masa lampau. Bagi Nurcholish, masalah keindonesiaan erat kaitannya dengan sifat mental yang dibentuk melalui pendidikan yang pada akhirnya memberikan kesadaran kepada sejumlah orang yang merintis perjuangan bangsa dan membukakan jalan menuju kemerdekaan.[8]

Dalam hal berbangsa dan bernegara, sudah sepatutnya bilamana semangat kebersamaan dan kewarganegaraan dijadikan acuan untuk mengambil sikap politis. Segala kebijakan publik pada hakikatnya harus mengacu pada kepentingan bersama, bukan kepentingan pihak tertentu.

Sedangkan dalam konteks kemanusiaan, tidak ada pilihan lain kecuali menjunjung tinggi hak asasi manusia. Zuhairi Misrawi, menekankan pentingnya silaturahim yang dibangun di atas saling pengertian dan saling menghargai sehingga menjadi sebuah kebutuhan mendasar (asasi). Tanpa sikap tersebut, kita akan terlempar dari pergaulan global yang makin tidak mengenal batas-batas nasionalitas dan status sosial.[9]

Mengawal Islamo-Demokrasi

Menurut penganutnya, Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna, serta merupakan rahmatan lil alamin (universal). Di dalamnya membahas seluruh aspek kehidupan termasuk aspek kehidupan politis. Beragamnya pemikiran seputar Islam dan politik, menyebabkan pilihan model atau bentuk kenegaraan dari negara-negara yang berpenduduk Islam juga berbeda-beda.

Hubungan agama dan negara di Indonesia lebih menganut pada asas keseimbangan yang dinamis, jalan tengah antara sekularisme dan teokrasi yang berarti tidak ada pemisahan antara agama dan negara namun masing-masing dapat saling mengisi dengan segala peranannya. Agama tetap memiliki daya kritis terhadap negara dan negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap agama dengan tidak memposisikan warga yang subordinat di bawah negara yang selalu tunduk dan pasrah, namun memiliki wewenang penting dan daya tawar terhadap negara (mutualisme-simbiotik).[10]

Sentimen keagamaan yang berakar dari ekslusivisme klaim kebenaran agama serta dipupuk oleh sejarah panjang misionarisme menemukan tempatnya pada perasaan solidaritas yang berdasarkan agama (komunalisme) dengan menyingkirkan konsep individualisme.[11]

Dalam realitas sejarah Islam memang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan baju Islam seperti pada praktek-praktek yang dilakukan oleh sebagian penguasa Bani ‘Abbasiyyah dan Umayyah.  Tetapi itu bukan alasan untuk melegitimasi bahwa Islam agama yang tidak demokratis. Karena sebelum itu juga ada eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan khulafaurrasyidin.[12]

Hasan al-Bana’ menyampaikan pendapatnya tentang hubungan antara Islam dan sistem perpolitikan negara sebagai berikut:

”…tidak seorangpun berbicara kepada anda tentang politik dan Islam kecuali anda dapati bahwa ia memisahkan antara keduanya sejauh-jauhnya…mereka memberi pemahaman kepada kaum Muslimin bahwa Islam adalah sesuatu sedangkan masyarakat adalah sesuatu yang lain; Islam adalah sesuatu sedangkan kebudayaan adalah sesuatu yang lain; dan Islam harus berada jauh dari politik…”[13]

Penghargaan terhadap hak-hak asasi yang merupakan substansi demokrasi ternyata dalam Islam dikenal 6 (enam) kaidah yang sering dibicarakan dalam menopang tegaknya sebuah sistem demokrasi dengan adanya equality (keadilan), liberty (kebebasan), dan penegakan aspek hukum sebagai pembatasan atas persamaan dan kebebasan.[14]

  1. Ta’aruf atau saling mengenal. Kaidah ini menekankan pada kesadaran manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan berdasarkan kelompok bangsa dan suku.
  2. Syura atau musyawarah. hal ini merupakan sebuah bentuk komitmen penegakan demokrasi oleh umat Islam yang mana musyawarah ini tidak hanya dilakukan dengan sesama muslim saja melainkan terhadap non-muslim bahkan secara ekstrim dengan musuh-musuh Islam pun harus melakukan musyawarah.
  3. Ta’awun atau kerjasama. Tanpa mengartikan kerjasama sebagai bentuk kolusi dan nepotisme, melainkan Islam menginginkan sebuah konsep pemerintahan yang tidak monopolistik.
  4. Maslahah atau menguntungkan masyarakat. kaidah ini menegaskan bahwa kepentingan sebuah pemerintahan tidak hanya milik kalangan birokrat melainkan transparansi terhadap seluruh elemen negara.
  5. ‘Adl atau adil. Inilah bentuk equality dan perhatian Islam terhadap hak-hak individu dan memberikan hak itu kepada pemiliknya, serta adil yang dinisbatkan kepada Allah sebagai bentuk penyampaian dan pelaksanaan antara hak dan kewajiban sebagai umat beragama.
  6. Taghyir atau perubahan. Dalam arti manusia sebagai subyek sejarah berarti peranan manusia sangat menentukan dalam perubahan, namun perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap.

Melihat paparan tersebut penegakan sistem demokrasi yang sejalan dengan ajaran Islam sedikit menghilangkan semangat penegakan wacana pembentukan negara Islam. Secara objektif, hal yang terpenting adalah bagaimana setiap elemen negara mempertimbangkan pentingnya sebuah nilai yang substansial dari sebuah negara dan agama daripada mempermasalahkan wacana yang awalnya bermaksud mengembalikan Islam kepada sejarah namun tanpa melihat nilai-nilai yang diterapkan dalam pemerintahan Islam di masa lalu dengan saat ini sehingga menimbulkan wacana-wacana yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara yang dimulai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dan diakhiri dengan tujuan pokok kehidupan kenegaraan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Asas-asas perikemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan berada dalam spektrum yang bermula dan berujung dengan keadilan sosial.[15]

Terjadi kesesuaian antara Pancasila dan konsep Islam, namun pada akhirnya hal ini menuntut komitmen elemen bangsa atas penegakan negara untuk lebih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial tanpa menghilangkan hak dan kewajiban terhadap agama.

Berkaitan Al-Qur’an sebagai pedoman suci agama Islam dan Pancasila sebagai pedoman atau falsafah hidup bernegara, H. Alamsjah Ratu Perwiranegara menegaskan bahwa apabila umat beragama (Indonesia) yang melaksanakan ajaran agamanya secara benar, berarti telah melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dalam hal ini menjadi pedoman pokok penegakan demokrasi di Indonesia.[16]

Perpaduan pemerintahan antara sistem demokrasi yang berasal dari dunia Barat yang terkesan sekuler dan sistem Islam sebagai sumber etika asasi, melahirkan sebuah sistem pemerintahan yang mutual. Tanpa Islam, demokrasi akan kekurangan landasan keyakinan, nafas, dan ruh. Sedangkan tanpa demokrasi, Islam akan kesulitan untuk mewujudkan tujuan dasarnya sebagai sarana bagi kebaikan untuk semua.

HMI Menuju Masyarakat Berkeadilan

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 sebagai organisasi independen saat ini harus mempertegas ulang mengenai siapa dirinya. Pada fase tahun 1966-1998 menunjukkan budaya HMI yang berjiwa elitis, dekat dengan penguasa, dan birokrasi sehingga menimbulkan rapuhnya intelektualitas dan keringnya pemikiran intelektual kader serta lebih mengedepankan aspek politis.

Dalam kaitan ini HMI mempunyai dua visi, yaitu visi keislaman dan keindonesiaan. Visi keislaman yang dikembangkan oleh HMI juga tidak lepas dari circle modernisasi. Ini terlihat dari rumusan besar wawasan HMI pada dasawarsa 70-an yang ditulis oleh Cak Nur berupa Nilai Dasar Perjuangan sebagai gagasan yang merupakan pengaruh dari modernisasi dan kecenderungan pada pengembangan intelektualitas.

Sedangkan visi keindonesiaan, doktrin kerakyatan harus ditanamkan pada kader, karena sekarang mempunyai kesan bahwa HMI adalah organisasi elit yang jarang menyentuh lapisan bawah. Pada sisi lain, HMI mempunyai agenda besar dalam memperjuangkan rakyat Indonesia.

Strategi perjuangan HMI dengan demikian harus diorientasikan pada persoalan bagaimana mewujudkan iklim demokrasi dan ada konsensus bersama tentang jatidiri HMI adalah inklusif dan berpihak pada rakyat sebagai komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran.

HMI harus tetap mempertahankan dua independensinya, yaitu etis dan organisatoris. Etis berarti HMI hanya berpihak pada hakikat kemanusiaan dan selalu komitmen terhadap kebenaran dan secara organisatoris HMI akan selalu aktif berkiprah dalam kehidupan masuarakat, bangsa, dan negara tanpa harus berafiliasi pada organisasi manapun.

Formulasi konkret untuk menjalankan agenda ini adalah perkaderan. Inilah bagian yang masih kedodoran dalam memenuhi fungsinya meyiapkan sumber daya insani pembangunan bangsa. Perkaderan merupakan urat nadi organisasi, namun selama ini perkaderan yang dipakai oleh HMI adalah perkaderan ala keranjang sampah yang terpenting memproduksi kader sebanyak mungkin.

Kemahasiswaan sebagai basis perkaderan perlu adanya reorientasi ulang. Menguasai basis pemikiran di kampus merupakan langkah strategis dalam memajukan perkaderan. Mulai saat ini, kader HMI harus mengorientasikan dirinya kembali ke arah mana HMI yang sesungguhnya dengan kembali pada dunia spiritualitas, intelektualitas, dan sosial. Jawaban-jawaban ini perlu dikumpulkan dan dijadikan sebagai acuan dalam melangkah ke depan.

Perubahan bergerak karena kesadaran, bukan karena untung-untungan politik, atau kepentingan golongan. Jadi, jangan harap HMI akan menemukan perubahan yang diharapkan tanpa kesadaran kolektif menuju kualitas insan cita yang diharapkan.

KESIMPULAN

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), dan human right (hak asasi manusia).

Secara normatif, Islam menekankan pentingnya penegakan amar ma’ruf nahi munkar bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara. Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan dimana pun dan kapan pun, supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera.

Agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun, tidak ada halangan bagi agama menjadi bagian integral dari demokrasi begitupun sebaliknya.

Untuk itu semua diperlukan suasana kemasyarakatan yang bebas, yang memungkinkan para warganya untuk mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya pemahaman ketabahan perjuangan bersama mewujudkan kebenaran dan keadilan sosial.

Untuk memberi ruang bebas bagi adanya pengawasan sosial itu, negara dan agama ditegakkan atas dasar keseimbangan kekuatan-kekuatan yang saling mengendalikan dan mengawasi serta mencegah dominasi suatu kekuatan apapun. Mengusahakan terciptanya kekuatan-kekuatan yang seimbang baik secara nasional maupun global adalah sejalan dengan berlakunya hukum alam dari Sang Maha Pencipta.

Kesuksesan dakwah Rasulullah pun merupakan suatu implementasi dari strategi politik yang beliau rancang, bisa kita lihat mulai dari hijrah Madinah hingga puncaknya adalah Fathu Makkah (penguasaan Mekah). Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat bukannya mencoba lari dari intimidasi rezim kafir Quraisy, namun justru sebaliknya Rasulullah dan para sahabat melakukan konsolidasi politik yakni mulai dari membangun kekuatan politik internal hingga mengadakan koalisi politik dengan kaum yahudi dan Nasrani melalui nota perjanjian Piagam Madinah.

Integritas antara negara, agama, dan hukum merupakan dualisme sistem yang dapat membawa integritas bangsa khususnya Indonesia menuju masyarakat yang berkeadilan, dan HMI sebagai organisasi yang mengedepankan nilai etis, organisatoris, dan kerakyatan diharapkan mampu menempatkan posisinya sebagai agent of social change dalam menggapai misi HMI untuk membina masyarakat adil makmur yang diridlai oleh Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Husodo, Wilopo. “Gerakan Islam, Demokrasi, dan Politik: Catatan Kecil Untuk Para Aktivis Islam”. Artikel diakses pada 11 Januari 2009 dari http://the-wh.blogspot.com/2008/01/gerakan-islam-demokrasi-dan-politik.html.

Madjid, Nurcholish. Indonesia Kita. Jakarta: Universitas Paramadina, 2004.

———-. Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan Pikiran-Pikiran Nurcholish Muda. Bandung: Penerbit Mizan, 1993.

Malik, Ichsan, ed. Modul: Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

Misrawi, Zuhairi, “Silaturahim: Upaya Memperkuat Negara-Bangsa”. Bunga Rampai Pemikiran Islam Kebangsaan. Jakarta: Baitul Muslimin Press, 2008.

Perwiranegara, Alamsjah Ratu. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Jakarta: Departemen Agama RI, 1982.

ar-Rumi, M. Maghfuri. Di Atas Daun Talas: Refleksi Dasawarsa Reformasi dan Transisi Demokrasi. Makalah Latihan Kader II (LK-II) HMI Cabang Ciputat, 2008.

Sitompul, Agussalim. HMI di Persimpangan Jalan: Kewajiban HMI Mengambil Ibrah untuk Melakukan Perubahan Revolusioner Bagi Kebangkitan Kembali HMI. Makalah dipresentasikan pada Latihan Kader II (LK-II) Tingkat Nasional HMI Cabang Batam, 17 Mei 2008, h. 23.

Sjafei, M. Saleh. “Individu dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi”. Jurnal Sosiologi Komunitas, vol. 2, no. 1 (April 2006): h. 46.

Ubaedillah, A., dkk. Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2007.

Urbaningrum, Anas. Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid. Jakarta: Penerbit Republika, 2004.

Zainuddin, M. “Islam dan Demokrasi”. Artikel diakses pada 11 Januari 2009 dari http://islamlib.com/id/artikel/islam-dan-demokrasi/.


[1] A. Ubaedillah, dkk., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2007), h. 55.

[2] Anas Urbaningrum, Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), h. 115.

[3] Anas Urbaningrum, Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), h. 111.

[4] M. Maghfuri ar-Rumi, Di Atas Daun Talas: Refleksi Dasawarsa Reformasi dan Transisi Demokrasi, Makalah Latihan Kader II (LK-II) HMI Cabang Ciputat 2008, h.5-6.

[5] A. Ubaedillah, dkk., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2007), h. 145.

[6] M. Saleh Sjafei, Individu dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi, Jurnal Sosiologi Komunitas, vol. 2, no. 1 (April 2006): h. 46.

[7] A. Ubaedillah, dkk., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, h. 119.

[8] Agussalim Sitompul, HMI di Persimpangan Jalan: Kewajiban HMI Mengambil Ibrah untuk Melakukan Perubahan Revolusioner Bagi Kebangkitan Kembali HMI, Makalah dipresentasikan pada Latihan Kader II (LK-II) Tingkat Nasional HMI Cabang Batam, Sabtu 17 Mei 2008, h. 23. Lihat juga, Nurcholish Madjid, Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan Pikiran-Pikiran Nurcholish Muda, (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), h. 131.

[9] Zuhairi Misrawi, Silaturahim: Upaya Memperkuat Negara-Bangsa, dalam Helmi Hidayat, ed., Bunga Rampai Pemikiran Islam Kebangsaan (Jakarta: Baitul Muslimin Press, 2008), h. 63.

[10] A. Ubaedillah, dkk., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, h. 56.

[11] Ichsan Malik, ed., Modul: Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 73.

[12] M. Zainuddin, Islam dan Demokrasi, artikel diakses pada 11 Januari 2009 dari http://islamlib.com/id/artikel/islam-dan-demokrasi/

[13] Wilopo Husodo, Gerakan Islam, Demokrasi, dan Politik: Catatan Kecil Untuk Para Aktivis Islam, artikel diakses pada 11 Januari 2009 dari http://the-wh.blogspot.com/2008/01/gerakan-islam-demokrasi-dan-politik.html

[14] Anas Urbaningrum, Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid, h. 82-84.

[15] Nurcholish Madjid, Indonesia Kita, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2004), h. 167.

[16] Alamsjah Ratu Perwiranegara, Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), h. 12.

 

 


[*] Tulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Latihan Kader II (LK-II) yang diselenggarakan oleh HMI Cabang Persiapan Sumbawa Barat pada tanggal 1-8 Desember 2009