Illustrasi: Harta dalam Islam

Illustrasi: Harta dalam Islam

Harta di dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal atau dalam bentuk jamaknya adalah al-amwal. Menurut kamus al-Muhith, tulisan al-Fairuz Abadi, disebutkan bahwa harta adalah ma malaktahu min kulli syai (segala sesuatu yang engkau punyai).[1] Sementara itu dalam bahasa Inggris perkataan yang menunjukkan pengertian tentang harta adalah property, yang berarti sesuatu yang bisa dimiliki baik yang bisa dirasa, seperti bangunan, ataupun yang tidak bisa dirasakan dalam bentuk fisik. Contoh dalam hal ini adalah harta intelektual, seperti hak cipta.[2]

Sedangkan menurut istilah syar’I harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara’ (hukum Islam), seperti jual-beli (al-bay’), pinjaman-meminjam (‘ariyah), konsumsi dan hibah atau pemberian (an-Nabhani, 1990). Berdasarkan pengertian tersebut, maka segala sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan harta. Seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil peternakan dan perkebunan, dan juga pakaian semuanya termasuk dalam kategori al-amwal, harta kekayaan.

Kepemilikan merupakan suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan sesuai syariah. Kepemilikan juga berarti hak khusus yang didapatkan si pemilik harta sehingga ia mempunyai hak untuk menggunakan barang atau harta tersebut sejauh tidak melanggar batasan syariah.

Hakikat Hak Milik

وأتواهم من مال الله الذى أتكم

Dan berikanlah kepada mereka, sebagian harta Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. (QS. Al-Nur: 33)

Sebagian yang belum memahami tentang hakikat kepemilikan harta pasti akan beranggapan bahwa harta yang dimilikinya saat ini adalah “mutlak” miliknya, karena harta ini merupakan hasil dari jerih payah usaha mereka tiap harinya, sehingga ia tidak ingin harta yang ia miliki jatuh kepada orang lain. Tapi ada pula sebagian yang beranggapan bahwa memang harta yang ia miliki saat ini merupakan miliknya, tapi ia sadar jika dalam harta yang ia miliki juga terdapat hak milik orang lain, sehingga ia pun merasa mempunyai kewajiban untuk memberikan sebagian hak harta miliknya kepada orang yang berhak menerimanya.

Lalu siapakah yang memiliki harta di dunia ini sebenarnya?

Ini merupakan sebuah pertanyaan mendasar tentang hakikat kepemilikan harta yang memiliki implikasi yang sangat luas. Tidak saja berpengaruh terhadap sikap kepemilikannya, namun lebih jauh lagi yang berpengaruh terhadap mekanisme hak milik dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dengan benar tentang hakikat kepemilikan harta, supaya kita tidak terjebak dalam sikap-sikap kepemilikan yang bertentangan dengan hukum syara’.

Hakikat hak kepemilikan harta adalah sebagai berikut:

1. Allah adalah pencipta dan pemilik harta yang hakiki

Di dalam ayat-ayat al-Quran, Allah swt. kadang-kadang menisbatkan bahwa kepemilikan harta itu merupakan mutlak milik Allah swt. Seperti dalam surat al-Nur ayat 33 yang dicantumkan di atas, yang menyatakan bahwa “harta tersebut milik Allah”. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan kata مِنْ مَالِ اللهِ, yang bermakna “sebagian dari harta Allah swt”. Ayat ini telah mempresentasikan bahwa Allah-lah “pemilik” mutlak atas harta yang ada di dunia. Dengan kata lain, tidak ada seorangpun yang menjadi pemilik harta secara hakiki kecuali Allah swt.

2. Allah menganugerahkan kepemilikan harta kepada manusia

Setelah menyatakan bahwa Allah adalah pemilik harta yang hakiki, masih dalam ayat yang sama, Allah kemudian menganugerahkan hartanya kepada umat manusia. Penganugerahan ini merupakan salah satu bentuk “kasih sayang” Allah kepada umat manusia. Namun, Allah swt memberikan sebagian harta-Nya kepada manusia setelah manusia itu berupaya mencari kekayaan, maka jadilah manusia tersebut “mempunyai” harta. Dalam beberapa ayat al-Quran kadangkala menyebutkan bahwa harta sebagai milik manusia. Misalnya:

Dan janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan jalan bathil. (QS. Al-Baqarah: 188)

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga ia dewasa. (QS. Al-An’am: 152)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dan ayat-ayat yang serupa lainnya, memberikan penjelasan bahwa jika harta yang disandarkan kepada manusia berarti dimiliki oleh manusia sebatas hidup di dunia dan itu pun bila diperoleh dengan cara yang legal menurut syariah Islam. Dan dapat dikatakan pula bahwa hakikat harta merupakan “milik” Allah swt., sedangkan manusia hanyalah pemilik harta yang diberi kuasa oleh Allah swt. agar manusia berupaya untuk mendapatkan dan memanfaatkan harta tersebut. Secara tegas Allah swt. menyatakan:

Dan nafkanlah apa saja yang telah Allah jadikan kuasa bagimu. (QS. Al-Hadid: 7)

Suatu ketika Rasulullah Saw telah besabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah Saw bersabda: “tidaklah salah seorang di antara kamu, makan suatu makanan lebih baik daripada memakan hasil keringatnya sendiri”. Rasulullah Saw. memuji orang yang bekerja mencari harta. Adanya kata-kata pujian tersebut menunjukkan perintah untuk mencari harta dengan cara bekerja.

3. Harta adalah fasilitas bagi kehidupan manusia

Setelah dijelaskan bahwa Allah adalah “pemilik harta” yang hakiki di dunia ini, yang kemudian dianugerahkan harta tersebut kepada seluruh umat manusia dimana harta tersebut (yang dianugerahkan Allah kepada manusia) merupakan fasilitas bagi kehidupan manusia di dunia. Allah-lah yang telah memberikan segalanya kepada manusia, termasuk harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Secara tegas Allah Swt berfirman tentang hal ini dalam surat al-Baqarah ayat 29, yang berbunyi:

هو الذي خلق لكم ما فى الأرض جميعا

Dialah (Allah) yang telah menciptakan apa saja yang ada di muka bumi buat kalian semuanya. (QS. Al-Baqarah: 29)

Dalam surat al-Naba’ ayat 6-16, Allah Swt pun berfirman, yang artinya:

Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari), dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. (QS. Al-Naba’: 6-16)

Dari ayat-ayat di atas sudah jelas menyatakan, bahwa Allah Swt. telah menciptakan semua harta yang ada di dunia ini. Dan tentu saja itu semua Allah anugerahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk lainnya.

HAK MILIK

Status manusia mempunyai sifat yang khas, selaras dan sejalan dengan konsep hak milik dalam Islam. Sedangkan konsep kapitalisme maupun komunisme sangat berbeda dan bertolak belakang dengan konsep yang diajarkan oleh Islam mengenai hak milik. Tak satupun dari kedua sistem di luar Islam tersebut (kapitalisme dan komunisme) yang berhasil menempatkan individu/pribadi selaras dalam suatu tatanan kehidupan sosial. Kebebasan dalam hak milik individu merupakan dasar dari konsep kapitalisme; dan penghapusan atas hak milik individu merupakan sasaran pokok dari ajaran sosialisme.[3]

Konsep kapitalisme tentang kepemilikan ini merupakan bagian dari empat pokok kebebasan yang diinginkan kaum mereka, yaitu (1) kebebasan beragama (freedom of religion); (2) kebebasan berpendapat (freedom of speech); (3) kebebasan kepemilikan (freedom of ownership); dan (4) kebebasan bertingkah laku (personal freedom).[4] Sedangkan kaum sosialisme menghapuskan hak milik pribadi/individu dan mengalihkan semua hak milik menjadi hak milik negara.

Paham kapitalisme memberikan kebebasan sepenuhnya kepada seluruh rakyat untuk mempunyai hak kepemilikan. Para pribadi/individu bebas untuk menguasai semua faktor-faktor produksi, baik itu berupa sumber daya alam, alat-alat produksi, tenaga kerja maupun modal. Dengan demikian, secara kuantitas penganut kapitalisme tidak membatasi kepemilikan.

Namun demikian, dalam kapitalisme, kebebasan kepemilikan kekayaan yang tidak terbatas tidak lepas dari sebuah kecaman bahwa mereka (kaum kapitalisme) turut bertanggung jawab atas kesenjangan kekayaan dan pendapatan secara mencolok. Sehingga pada akhirnya menyebabkan suatu kesenjangan yang tak terkendali. Si kaya menjadi lebih kaya, dan si miskin menjadi jauh lebih miskin.

Keseimbangan antara hal-hal berlawanan yang terlalu dilebih-lebihkan sangat dijaga dan dipelihara dalam Islam. Tidak hanya dengan mengakui hak milik pribadi, melalui peringatan-peringatan moral, Islam juga menjamin pembagian kekayaan yang seluas-luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang didirikannya.

Atas seizin Allah Swt., manusia memiliki kekuasaan untuk memiliki “harta atau barang dari” Allah Swt. Itu berarti, ketentuan-ketentuan syara’ membatasi hak untuk memiliki, memanfaatkan, mengembangkan serta untuk mendistribusikannya.

Menurut pandangan Islam, hak milik dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu: hak milik individu/pribadi (al-milkiyah al-fardiyah), hak milik umum (al-milkiyah al-‘ammah) dan hak milik negara (al-milkiyah ad-daulah).[5]

Hak Milik Pribadi (al-milkiyah al-fardiyah, Private Property)

Hak milik individu/pribadi merupakan sesuatu yang mendasar, bersifat permanen, penting, melekat pada eksistensi manusia dan bukan merupakan fenomena sementara. Hak milik individu tidaklah mutlak, tetapi dibatasi oleh kewajiban yang dibawanya. Individu dapat menikmati hak-haknya, tetapi ia juga mempunyai kewajiban tertentu terhadap masyarakat. Individu harus membuktikan bahwa ia hanyalah perwakilan dalam memegang harta, yang sebenarnya merupakan milik Allah Swt.[6]

Jika kita mengkaji dan mempelajari hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan cara-cara seseorang mendapatkan harta yang sah dan halal, maka akan tampak bahwa sumber sahnya hak milik pribadi adalah melalui bekerja, warisan, pemberian negara kepada rakyat, saling menolong/hubungan yang halal antar manusia.

Hak Milik Umum (al-milkiyah al-‘ammah)

Kepemilikan umum atau kolektif dimungkinkan (dibolehkan) dalam ajaran Islam, yaitu jika suatu benda memang pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum. Karakteristik barang yang merupakan hak milik umum adalah seperti:

  1. Merupakan fasilitas umum, dimana jika benda ini tidak ada di dalam suatu negeri atau komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam pencariannya;
  2. Bahan tambang yang relatif tidak terbatas jumlahnya; dan
  3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individu. Seperti jalan, jembatan, irigasi, sungai, dan lain sebagainya.

Hak Milik Negara (al-milkiyah ad-daulah)

Pada dasarnya hak milik negara merupakan hak milik umum, tetapi dalam segi pengelolaannya hak tersebut menjadi wewenang negara. Negara/pemerintah mempunyai hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat. Hak milik negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian.

Sebab-sebab Kepemilikan

Sebab-sebab terjadinya kepemilikan dapat dikemukakan dalam beberapa alasan, yaitu:[7]

  1. Ihraz al-Mubahat, yaitu cara kepemilikan melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang, badan hukum (yang dalam Islam disebut sebagai mubahat). Seperti, mengambil kayu di hutan belantara yang belum dimiliki seseorang.
  2. Melalui transaksi (akad), seperti transaksi jual-beli.
  3. Warisan, yaitu harta yang diperoleh seseorang dari peninggalan warisnya.
  4. Tawallud min Mamluk, harta yang berasal dari suatu harta yang telah dimiliki, seperti anak kambing yang lahir dari seekor kambing yang telah dimiliki, buah dari kebun yang dimiliki, bagi hasil dari tabungan investasi dan hasil dari saham di perusahaan.
  5. harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat.
  6. Harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun, seperti:
  • Hubungan pribadi (hibah atau hadiah);
  • Tebusan (diyat) dari qishash kepada ahli waris yang memaafkan pembunuh;
  • Mendapatkan mahar melalui akad nikah;
  • Luqathah (barang temuan); dan
  • Santunan yang diberikan kepada khalifah atau orang-orang yang disamakan statusnya (melaksanakn tugas pemerintahan).

 ___________________________________

[1] Asas-Asas Ekonomi Islam, M. Sholahuddin, hlm. 40

[2] Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis, Nurul Huda dan Mohamad Heykal, hlm.11

[3] Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Abdul Mannan

[4] Lihat Demokrasi Sistem Kufur, Haram Mengambilnya, Menerapkannya dan Menyebarluaskannya, Abdul Qodim Zallum, hlm. 9. Yang diambil dari, Asas-Asas Ekonomi Islam, M. Sholahuddin, hlm. 63

[5] Asas-Asas Ekonomi Islam, M. Sholahuddin, hlm. 66

[6] Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis, Nurul Huda dan Mohamad Heykal, hlm. 5

[7] Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis, Nurul Huda dan Mohamad Heykal, hlm.11

Sumber