Sultan, Pahlawan dan Hakim karya Henri Chambert-Loir

Oleh. Muhammad Nida’ Fadlan

Satu lagi karya filologis yang menggambarkan keragaman khazanah manuskrip Nusantara. Tidak seperti karya filologis lainnya yang kebanyakan hanya mengkaji satu teks saja, buku yang ditulis oleh Henri Chambert-Loir ini mengkaji lima teks sekaligus dalam disiplin ilmu yang berbeda.

Pembahasan lima teks tersebut dibagi dalam lima bab, yaitu (1) Ruang Politik dalam Hikayat Hang Tuah, (2) Syair Sultan Fansuri, (3) Beberapa Aspek Peradilan Agama Islam di Kesultanan Pontianak Tahun 1880-an, (4) Tempayan Kalimantan Menurut Sebuah Teks Melayu Tahun 1839, dan (5) Melahap Teks: Piring-piring Inggris Berhiasan Sajak Melayu. Tidak seperti umumnya karya filologis Chambert-Loir yang mayoritas mengkaji teks-teks yang berlatarkan sastra, sejarah, dan budaya, dalam buku ini terdapat satu teks “minoritas” tentang ilmu hukum yang mampu menggambarkan berbagai fenomena sosial pada masanya.

Sebagai salah satu maestro filologi Melayu, Henri Chambert-Loir (2009: 271) menyatakan bahwa ”Filologi bukan sebuah tujuan, hanya suatu peralatan”. Dengan pernyataannya itu Chambert-Loir telah menjadikan filologi sebagai entry point untuk mengembangkan sebuah tradisi keilmuan yang lebih luas. Dalam salah satu bagian dalam bukunya, yakni Sultan, Pahlawan, dan Hakim: Lima Teks Indonesia Lama, Chambert-Loir menyarikan secara cermat berbagai fenomena klasik dunia hukum dan peradilan Islam di ranah kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat, dalam rentang waktu tahun 1880-an dengan memanfaatkan teks-teks lama sebagai sumber primer kajiannya.

Meskipun ilmu hukum bukan merupakan disiplin ilmu keahlian Chambert-Loir, akan tetapi, dengan menjadikan filologi sebagai piranti metodologis, Chambert-Loir telah berhasil membeberkan berbagai fenomena dunia hukum dan peradilan di masa lampau di saat para filolog lainnya justru terfokus pada disiplin ilmu lainnya, seperti sejarah, sastra, dan tasawuf. Dalam konteks ini, Chambert-Loir mampu menyajikan berbagai data tentang fenomena hukum klasik Nusantara kepada peminat ilmu hukum dan peradilan. Oleh karena itu, hasil telaah filologisnya itu dengan sendirinya menjadi sumbangan berharga untuk mengetahui berbagai kasus yang dibawa ke Mahkamah Agama (Raad Agama), termasuk di dalamnya pihak-pihak pihak yang berperkara dan jalannya proses penyelesaian hukum yang terjadi pada saat itu. Dengan demikian, hasil penelitian Chambert-Loir tersebut diharapkan dapat menjadi referensi penting, baik bagi para praktisi maupun akademisi ilmu hukum atas fenomena yang terjadi pada masa kini.

Dilihat dari perspektif filologis, Naskah Pontianak (selanjutnya disingkat NP), begitu Chambert-Loir menyebutkan korpus penelitiannya, seperti kebanyakan naskah-naskah Nusantara lainnya merupakan naskah anonymous, dalam arti naskah yang tidak disebutkan secara jelas identitas pengarangnya. Akan tetapi, satu hal yang menarik dari NP, dan sekaligus merupakan keunikannya, naskah tersebut, menurut Chambert-Loir, ditulis oleh banyak orang. Dengan demikian, menurut Chambert-Loir, NP memperlihatkan keunikannya tersendiri jika dibandingkan dengan kebanyakan naskah klasik Nusantara lainnya yang pada umumnya ditulis oleh satu orang.

NP yang merupakan kumpulan dokumen dakwaan yang berasal dari gugatan yang diajukan oleh warga Pontianak kepada Raad Agama itu mampu menggambarkan adanya aktivitas pengarsipan di istana kesultanan Pontianak pada masa abad ke-19, meskipun dari segi proses belum sepenuhnya sempurna. Seperti dikemukakan di atas, NP ditulis oleh beberapa orang; dalam hal ini adalah juru tulis dan panitera profesional, bahkan beberapa di antaranya ditulis oleh pihak pendakwa (penggugat) (yang mengajukan gugatan hukum) itu sendiri.

Sesuai sistem administrasi pemerintah Hindia Belanda, terdapat ketentuan pembagian wilayah dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang terjadi di daerahnya. Terdapat dua wilayah dengan ketentuan sebagai berikut: (1) wilayah yang mengizinkan penguasa setempat menunjuk ketua mahkamah agama. Wilayah ini meliputi Aceh, Jambi, Borneo Selatan, Borneo Timur, dan Sulawesi Selatan. (2) jabatan ketua mahkamah agama secara otomatis milik Penghulu Masjid Agung. Wilayah ini meliputi beberapa daerah di Jawa. Dalam pembagian wilayah ini, kesultanan Pontianak termasuk wilayah kategori pertama sehingga sultan diberi kewenangan dan menunjuk Perdana Menteri (Pangeran Bendahara) sebagai ketua mahkamah.

NP menguraikan peran sultan dalam menyelesaikan problematika hukum pada masanya. Semangat untuk melakukan transparansi penegakan hukum dimulai pada saat sultan berinisiatif untuk memindahkan tempat persidangan perkara yang semula selalu digelar di kediaman Pangeran ke sebuah rumah di kompleks istana yang dibeli untuk tujuan itu. Peran sultan tersebut merupakan titik awal bagi terbentuknya mahkamah secara institusional.

Sebagai mahkamah yang berwenang mengadili perselisihan perdata, NP memaparkan persentase statistik beberapa kasus yang diajukan penyelesaiannya kepada Raad Agama. Sebagai hasilnya, kasus paling dominan yang terjadi di wilayah kesultanan Pontianak dalam kurun waktu tahun 1880-an adalah kasus yang berkenaan dengan warisan, yakni sebanyak 45%, sementara yang berkenaan dengan masalah pernikahan hanya mencapai 18 %.

Dari berbagai kasus yang ada, dalam kasus perceraian ada fenomena yang mencengangkan, yakni perempuan sebagai pihak penggugat. Dalam hal ini, kasus tersebut merupakan kasus dominan yang mencapai angka 18% dari berbagai kasus pernikahan yang diterima Raad Agama. Adapun dalam proses penyelesaian kasusnya, cerai gugat (perceraian atas permintaan istri) ternyata lebih banyak dikabulkan dibandingkan cerai talak (perceraian yang diputuskan oleh suami) dengan beberapa faktor penyebabnya, seperti penelantaran, kecemburuan, perselingkuhan, dan kekerasan. Fenomena tersebut tentu akan menjadi sumber kajian yang menarik jika dilihat dari perspektif kajian gender.

Sebagai salah satu artefak budaya, NP mampu memberikan informasi mengenai kondisi demografi kesultanan Pontianak pada masanya. Perkara no. 67 yang berisi surat pernyataan Sultan Syarif Hamid Pontianak dan Tuan Residen tentang pengangkatan seorang matoa Bugis di Pulau Sapua Laut yang ditulis dalam tulisan Jawi, Melayu Latin, dan Tionghoa (h.106) ternyata mampu menampilkan karakteristik kesultanan Pontianak sebagai kota yang memiliki etnis heterogen. Meski tidak dijelaskan secara eksplisit, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie menyebutkan bahwa penduduk Pontianak pada abad ke-19 terdiri atas 75% bangsa pribumi, 24% bangsa Tionghoa, dan 0,6% bangsa Arab yang merupakan bukti statistik tentang heterogenitas etnis di kesultanan Pontianak tersebut.

Pada bagian akhir buku ini, pesan Chambert-Loir bahwa para sastrawan harus berani menjelajahi tradisi tulisan di luar lahan mereka sendiri menyimpan sebuah makna, yakni ajakan kepada para filolog agar tidak memandang penyuntingan teks sebagai tujuan akhir dari kajian tarhadap naskah kuno, namun lebih dari itu, para filolog harus mampu mentransformasikan naskah kuno itu sebagai rujukan utama bagi disiplin ilmu lainnya

__________________________

  1. Muhammad Nida’ Fadlan adalah Peneliti Islamic Manuscripts Unit (ILMU) Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
  2. Artikel ini terbit pada jurnal ManassaManuskripta Vol. 1, No. 2, 2011.
  3. Buku sumber: Henri Chambert Loir, Beberapa Aspek Peradilan Agama Islam di Kesultanan Pontianak Tahun 1880-an dalam Sultan, Pahlawan dan Hakim, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), École française d’Extrême-Orient (EFEO), Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.