Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa (Kusno: 2007)

Oleh. Muhammad Nida’ Fadlan

Membaca keberadaan bangunan yang menjadi memori kolektif serta rekam jejak kekuasaan sebuah bangsa memiliki ketekunan tersendiri. Diperlukan upaya-upaya kritis untuk mendapatkan kembali fakta-fakta sejarah yang telah dilupakan keberadaannya ini. Hal ini bertambah rumit ketika simbol-simbol ini menjadi minoritas, keberadaannya semakin terlupakan digerus oleh perkembangan dinamika kehidupan mayoritas padahal berdasarkan rekam jejak yang dimilikinya telah memiliki andil besar dalam menjadi saksi perubahan kolektif.

Sebagai salah satu bangunan yang telah terlupakan adalah keberadaan gardu di tengah perkotaan. Keberadaan gardu ini secara lugas dan utuh disampaikan kembali oleh Abidin Kusno, seorang arsitek yang giat menulis tentang sejarah politik arsitektur, melalui bukunya yang berjudul Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa.

Abidin memaparkan sejarah dan peran keberadaan gardu dalam mengawal simbol-simbol kekuasaan di perkotaan Jawa. Abidin menghadirkan metamorfosis peranan simbolik gardu sehingga membawa kita seolah kembali pada masa-masa keemasan gardu yang saat ini telah dilupakan peranan historisnya. 

Kajian dimulai dengan pemaparan karakteristik gardu dalam berbagai persepsi. Dengan dilengkapi ilustrasi yang representatif, gardu dipersepsikan sebagai bangunan semi permanen yang diletakkan secara strategis di semua persimpangan jalan di kota-kota besar di Indonesia dengan dilengkapi instrumen penting yaitu kentongan.

Gardu juga dipersepsikan sebagai sebuah artefak sosial yang merepresentasikan ketertiban dan keamanan baik yang bersifat lokal maupun yang berkaitan dengan sistem kekuasaan negara. Bagi warga Tionghoa, membaca gardu merupakan pemicu dalam mengingat kembali atas perlakuan yang diterimanya pada masa kerusuhan Mei 1998.

Abidin mencoba merefleksikan peran gardu sebagai sebuah monumen yang perlu dipahami sejarahnya secara jelas. Abidin tidak hanya melihat gardu sebagai sebuah gejala evolusi masyarakat dalam pencarian identitas dan kekuasaan, akan tetapi memandang penting untuk mengkaji lebih jauh tentang fungsi-fungsi politis dan perubahan genealogi gardu dari masa ke masa.

Dalam buku ini, Abidin berhasil mengamati keberadaan gardu dari masa ke masa. Pengamatan dimulai pada kajiannya mengenai fungsi politis gardu pada tahun 1998. Pada masa pergolakan menjelang keruntuhan masa Orde Baru ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di bawah kepemimpinan Megawati menggunakan gardu sebagai pos komunikasi (posko) untuk memobilisasi para simpatisan sekaligus mengenang kembali akan figur Ir. Soekarno sebagai sang proklamator sekaligus merupakan ayah Megawati.

Pada masa ini keberadaan gardu di perkotaan Jawa mencapai titik maksimum. Ribuan posko penggalangan dukungan yang didirikan oleh para simpatisan PDI Perjuangan digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru dengan cara memasang gambar-gambar Soekarno serta membuat mimbar bebas untuk memberikan kesempatan kepada lapisan masyarakat bawah untuk menyampaikan aspirasinya.

Pada masa sebelumnya, Orde Baru, peranan gardu lebih ditekankan pada fungsi keamanan dan ketertiban. Gardu pada masa Orde Baru identik dengan kehadiran petugas pertahanan sipil (hansip) sebagai perpanjangan tangan penguasa untuk mengontrol ruang publik melalui tangan-tangan militer.

Kita tentu sering membaca imbauan “tamu wajib lapor 1 x 24 jam” yang ditempel di tembok gardu atau rumah-rumah penguasa lingkungan. Gardu pada masa Orde Baru menciptakan komunitas tergerbang (gated communities) dan memancangkan batas-batas sosial dan lingkungan. Meskipun metode disipliner ini tidak pernah benar-benar diterapkan karena tidak satupun masyarakat yang tampak melaporkan tamu-tamu mereka tetapi peranan gardu pada masa itu berhasil menciutkan nyali tamu-tamu tak diundang itu untuk membuat podium “ilegal” untuk memobilisasi massa melawan penguasa.

Masa pertengahan 1980-an merupakan masa intelijen angkatan darat kembali ke kota setelah menghentikan praktik ‘komunisme’ yang merasuki kehidupan non-perkotaan, desa, dan hutan. Gardu yang berfungsi sebagai pos hansip di perkotaan digunakan oleh pemerintah sebagai upaya menyingkirkan segala bentuk ancaman, baik yang riil maupun yang dibayangkan, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Kemudian Abidin memperlihatkan bahwa keberadaan gardu sudah ada sejak sebelum masa kolonialisme Eropa. Gardu dapat kita jumpai di dekat pintu masuk tempat tinggal bangsawan atau orang-orang terkemuka. Kehadiran gardu pada masa pra-kolonial tidak dimaksudkan sebagai simbol pertahanan atau batas wilayah melainkan untuk menunjukkan kuasa raja sebagai pusat kosmos. Kita dapat melihat berdirinya sembilan pintu gerbang di Keraton Yogyakarta sebagai simbol sembilan lubang kosmis yang ada pada tubuh raja.

Pembentukan citra gardu secara sifnifikan terjadi pada masa kolonialisme Belanda saat dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1805-1811). Meski memerintah dalam kurun waktu yang sangat singkat, Daendels berhasil mencitrakan gardu sebagai garis pemisah teritorial suatu wilayah. Daendels juga menggunakan gardu sebagai pusat pengawasan lalu lintas yang dibangun setiap sembilan kilometer di sepanjang Groote Postweg (Jalan Pos Besar) yang terbentang mulai dari Anyer sampai Panarukan. Sejak saat itulah mucul istilah gardu sebagai rumah jaga yang diduga berasal dari bahasa Perancis: garde.

Pada masa pendudukan Jepang, Abidin menunjukkan bagaimana politik penguasaan Jepang mempengaruhi pencitraan gardu yang berbeda dengan masa sebelumnya. Gardu mulai diakui sebagai tradisi dan warisan lokal Indonesia dengan berbagai wacana dan status yang disematkan pada gardu sehingga berdampak pada mentalitas penduduk Indonesia.

Jepang memperkenalkan sistem tonarigumi dengan menggunakan gardu sebagai fasilitas untuk mengawasi, mendidik, sekaligus memobilisasi rakyat agar dapat memenangkan Perang Asia Timur Raya melawan sekutu dengan membentuk sebuah organisasi keamanan yang disebut Keibodan. Pemerintahan Jepang sangat berhati-hati dalam menerapkan praktik pengawasan lingkungan. Anggota Keibodan dilatih untuk saling bekerja sama dalam menjaga keamanan wilayahnya. Gardu tidak hanya merepresentasikan keamanan kampung, namun juga sebagai tempat pertemuan guna merangsang berkembangnya semangat kebersamaan antara penguasa dan masyarakat. Melalui gardu, Jepang telah melibatkan gardu sebagai institusi yang memberangus sistem pemisahan kekuasaan yang menjadi ciri khas Pemerintah Kolonial Belanda dengan menciptakan Keibodan sebagai medium yang memisahkan antara penguasa dan masyarakat.

Kekalahan Jepang membuat Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Lahirnya masa revolusi justru menciptakan pertumpahan darah dan kekerasan yang merenggut ribuan nyawa. Guna menciptakan keadaan yang kondusif, Tentara Nasional Indonesia memberlakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk mengidentifikasi orang republiken dan non-republiken. Masa revolusi ditandai dengan patroli keamanan dan ronda kampung baik di kota maupun di desa. Coretan-coretan dinding sebagai ruang ekspresi pencarian jati diri untuk menggerakkan semangat perjuangan terpampang di tembok gedung-gedung tidak terkecuali gardu.

Inilah cara Abidin untuk menyajikan sejarah gardu dengan menyusuri putaran masa yang tidak runtut, dari masa kini ke masa lalu dan kembali lagi ke masa kini. Bagi para pembaca yang terbiasa membaca ulasan sejarah yang runtut tentu akan sangat mengganggu karena harus memberikan waktu luang untuk membuat urutan-urutan peristiwa yang telah dibacanya agar dapat dipahami secara utuh. Terlepas dari caranya memaparkan buku ini, Abidin berhasil membuat sebuah uraian yang lugas tentang pencitraan gardu dengan merekonstruksi identitas ruang (spatial identity) dan melacak sejarah gardu dalam politik ruang (spatial politics) dari masa ke masa.

_____________________________

[1] Review buku: Abidin Kusno. 2007.  Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

[2] Download versi PDF di sini.